BSC untuk seleksi Kepala Daerah

Balanced Scorecard dapat dikembangkan penggunaannya oleh partai politik dalam menseleksi kandidat kepala daerah yang potensial. Kandidat kepala daerah yang layak dipilih tentunya yang mempunyai visi kemakmuran dengan kualifikasi sebagai berikut:

• Mampu membaca tingkat kemakmuran masyarakat daerah saat ini dengan indikator kemakmuran yang terukur.
• Mampu membaca kondisi dan potensi daerah serta kendala yang ada untuk menentukan target peningkatan kemakmuran 5 tahun kedepan.
• Memiliki rekam jejak bebas dari korupsi
• Sanggup menulis janji target indikator kemakmuran serta janji tidak akan korupsi dalam format pakta integritas.
• Sanggup menerima segala konsekuensi apabila tidak dapat memenuhi janji yang telah ditandatangani dalam pakta integritas.

Kandidat yang akan dipilih adalah yang paham tingkat kemakmuran sekarang dan punya visi dan kompetensi untuk meningkatkannya 5 tahun kedepan. Tingkat kemakmuran hanya bisa diketahui melalui indikator kemakmuran yang terukur (IKU). Apa saja IKU kemakmuran? Minimal ada 5, Pendapatan perkapita, % Penduduk Miskin, % Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan. Setelah IKU ditetapkan, kandidat mencari data status saat ini untuk ke-5 IKU dimaksud.

Selanjutnya mau dibawa ke level mana kemakmuran daerah dengan alat ukur 5 IKU tersebut, tentunya kandidat harus mempertimbangkan potensi daerah, SDM aparat, peluang investasi, dan kompetensi kandidat itu sendiri. Berdasarkan kalkulasi diatas, maka dibuatlah target peningkatan kemakmuran daerah melalui target peningkatan 5 IKU tersebut. Target ini diproyeksikan untuk 5 tahun kedepan, sehingga masyarakat dapat memahami proyeksi tingkat kemakmuran 5 tahun kedepan.

Untuk mencapai target tersebut, kandidat sudah harus mengerti PROGRAM KERJA apa saja yang tepat dan selaras dengan target dimaksud, misalnya pembangunan infrastruktur dengan prioritas dan kendala anggaran, program menggalakkan investasi, investasi sektor apa?, networking dengan investor yang mana? Dan juga program kerja apa yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat, pertanian, peternakan, pariwisata, dsb. Efektivitas semua program kerja ini akan dibuktikan dengan capaian dari 5 IKU di atas, semakin besar capaian 5 IKU, semakin efektiflah program kerja yang dibuat dan dilaksanakan.

Untuk memastikan janji ini betul-betul akan dipenuhi, maka partai politik meminta setiap kandidat untuk membuat janji tertulis dalam format PAKTA INTEGRITAS. Janji-janji tersebut tidak hanya berisi target capaian IKU, namun juga janji kesediaan untuk untuk mundur apabila CAPAIANnya kurang dari 85% dari target tahunan mereka. Pakta integritas ini kemudian akan dipublikasikan, sehingga masyarakat mengetahui kandidat mana yang mau membuat pakta integritas dan kandidat mana yang menolak. Kandidat yang menolak membuat pakta integritas tidak usah diusung jadi calon kada.

Inilah kriteria partai politik dalam memilih kandidat agar tidak beli kucing dalam karung, kualitas kandidat dinilai dari seberapa mampu dia memahami tingkat kemakmuran saat ini, seberapa logis dia menentukan IKU kemakmuran, TARGET 5 tahun kedepan, serta PROGRAM kerja yang tepat. Semua hal ini sudah harus ada  untuk menilai kualitas kandidat sebelum dipilih jadi calon kada. Kalau ada kandidat yang tidak menyinggung materi ini, otomatis gugur sebagai calon, berarti kandidat tersebut tidak punya visi apa-apa untuk meningkatkan kemakmuran Daerah.